Tinggallah di perbatasan satu atau dua tahun maka kau akan paham apa itu arti nasionalisme. Paling tidak itulah yang aku pahami dari jeritan hati masyarakat perbatasan.

Pada suatu masa datanglah beberapa orang mahasiswa, entah dari perguruan tinggi mana, melakukan penelitian di Entikong, perbatasan Indonesia-Sarawak, Malaysia. Entah apa judul atau topik penelitian yang dilakukan mahasiswa itu, tapi yang jelas ia melakukan survey soal dokumen keimigrasian, mata uang yang digunakan, produk yang dikonsumsi, dan bagaimana masyarakat melakukan transaksi dagang dengan negara tetangga.

Singkat cerita, sambil mengumpulkan data, si mahasiswa pun “menularkan” ilmu yang masih segar masuk dalam alam pikirannya. Antara lain, soal dokumen perjalanan harus lengkap, jual beli harus dengan dokumen dan seterusnya.

“Tinggallah di perbatasan satu atau dua tahun, maka kau akan paham bagaimana cara rakyat di perbatasan bertahan hidup,” demikian tercetus dari seorang pedagang yang sudah penat dengan banyaknya aturan yang menyulitkan sementara kemudahan kebijakan tak kunjung datang.

Sembako Mahal
Di perbatasan, nasionalisme tidak sekadar menjadi slogan seperti dalam aksi unjuk rasa, kampanye pemilihan umum, atau pidato-pidato di ruangan berpendingin udara. Nasionalisme di perbatasan adalah persoalan riil. Nasionalisme berarti tak minum teh atau kopi manis karena gula tak ada di pasaran. Kalau pun ada, harus dibeli dengan harga lebih mahal dibanding harga gula dari Sarawak, Malaysia yang lebih mudah diperoleh. Kalau harga gula produksi dalam negeri dijual per kilo Rp 14.000 maka harga gula dari Malaysia cuma Rp 9.000,-

Nasionalisme juga harus dibayar tunai dengan melakukan aktivitas dapur dengan kayu bakar karena gas tidak mudah diperoleh, sementara negara tetangga berlimpah gas dengan harga lebih murah. Kampanye nasionalisme yang dijadikan tag line iklan provider telepon selular “Aku Cinta Produk Indonesia” juga harus dimaknai mematikan telepon selular di perbatasan karena sinyal dari negeri sebelah lebih kuat dibanding sinyal dalam negeri.

Masih banyak nasionalisme yang harus dikunyah setiap hari oleh rakyat di perbatasan. Karena kalau menggunakan produk dalam negeri dijadikan indikator nasionalisme, maka masyarakat di perbatasan pun tak mungkin mengendarai motor atau mobil karena tak ada stasiun pengisian bahan bakar untuk membeli premium atau pertamax.

Sub-distrik Tebedu di Sarawak, Malaysia—setara dengan kecamatan di Indonesia—memiliki fasilitas yang jauh lebih modern dibanding Entikong, Sanggau, Kalimantan Barat. Listrik hampir tak pernah mati, infrastruktur jalan semulus Tol Jagorawi, POM Bensin mudah dijangkau, sarana dan prasara kesehatan tersedia, fasilitas pendidikan pun lengkap.

Masyarakat Entikong lebih memilih melintas batas untuk memperoleh berbagai kebutuhan pokok dibanding harus ke pasar-pasar di Pontianak yang jaraknya delapan jam perjalanan darat dengan biaya berkisar Rp 300.000,- sekali jalan. Mereka mengantongi ringgit dan rupiah karena kedua mata uang itu berlaku di kawasan perbatasan.

Dada Garuda, Perut Malaysia

Istilah Garuda di dadaku, Malaysia perutku memang dikenal di kalangan masyarakat perbatasan. Garuda—lambang Negara Republik Indonesia—masih menjadi kebanggaan masyarakat perbatasan meskipun kebijakan Pemerintah Indonesia kurang berpihak pada mereka. Namun mereka tak bisa memungkiri kalau sebagian besar produk yang mereka konsumsi lebih banyak berasal dari negara tetangga, Malaysia.

Bukan hanya gas, bensin, dan gula pasir yang lebih murah diperoleh dari sebelah. Sayur mayur, bumbu, dan berbagai kebutuhan pokok lainnya pun lebih mudah dan murah diperoleh di Tebedu. Maka tak heran kalau di warung-warung kecil pun ditemukan sate sosis sebagai makanan sehari-hari karena produk itu melimpah di Tebedu.

Ada kerinduan dari masyarakat perbatasan untuk mengubah slogan. Tak lagi Dada Garuda, Perut Malaysia tetapi Dada dan Perut tetap Garuda, namun tampaknya jalan masih panjang untuk menuju ke sana.

Kalau saja pemerintah memiliki perhatian pada kawasan perbatasan—tidak sekadar diperhatikan pada saat menjadi isu nasional dan internasional—semestinya pemerintah membanjiri kawasan perbatasan dengan berbagai produk dalam negeri, minimal sembilan bahan pokok, listrik, sarana transportasi, sarana komunikasi, sarana kesehatan, dan sarana pendidikan.

Jangan ajari soal nasionalisme di kawasan perbatasan, karena mereka lebih paham…